Turki: Penjara Panoptikon bagi 80 Juta Orang

Oleh: Kaan Göktaş. Teks aslinya berjudul “Turkey: Panopticon Prison of 80 Million People”. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ameyuri Ringo.

Support Ringo by considering becoming his Patron.

Model Panoptikon yang dikemukakan oleh filsuf Inggris Jeremy Bentham sejatinya merupakan mekanisme sensor mandiri. Para narapidana ditempatkan dalam sel yang disusun secara melingkar dengan bagian depan yang terbuka sehingga memaksa mereka harus menjaga sikap mereka dan tidak melanggar aturan apapun untuk menghindari hukuman, karena mereka tidak mengetahui kapan penjaga penjara yang berada di menara pemantau yang berdiri kokoh seperti mercusuar di tengah-tengah lingkaran sel itu mengawasi dan kapan tidak. Bentham menjelaskan model yang ia kembangkan sebagai “sebuah model baru kekuasaan dari pemikir yang cerdas”. Model penjara ini menemukan praktiknya pada era Nazi Jerman, dan merupakan penerapan yang cukup berhasil.

Dalam beberapa tahun terakhir, Turki, tanah airku, telah berubah menjadi penjara panoptikon bagi 80 juta orang. Sistem pemerintahan digital, yang sejatinya dimaksudkan untuk mendigitalisasi institusi negara dan memungkinkan masyarakat untuk dapat melakukan berbagai transaksi di internet (dan aplikasi ponsel) tanpa harus secara fisik datang ke gedung-gedung institusi publik (misalnya pencatatan sipil atau kantor pajak), sehingga dapat memfasilitasi kemudahan bagi masyarakat dan mengurangi beban kerja pegawai negeri, justru menjadi layaknya menara pemantau panoptikon sejak awal dimulai. Demikian pula CIMER (Biro Komunikasi Presiden), yang memiliki tugas utama untuk menjadi “jalur komunikasi” bagi masyarakat yang ingin menyampaikan berbagai keluhan, saran, dan keinginan mereka kepada lembaga negara tertinggi, yaitu Presiden (secara de facto merupakan kepala negara), telah menjadi layaknya kantor kejaksaan dan kantor polisi.

Masyarakat yang terlibat dalam perdebatan panas di media sosial, terutama sebelum pemilihan umum atau ketika krisis ekonomi terbiasa untuk melakukan screenshots dari postingan Facebook atau twitter yang berbeda pandangan dengan mereka (atau tidak mereka sukai) dan melaporkannya kepada Presiden Recep Tayyip Erdogan melalui CIMER. Tak perlu dijelaskan lagi, semua laporan ini berasal dari para pendukung partai Islamis AKP milik Erdogan dan Partai ultranasionalis MHP. Mereka yang dilaporkan tentu saja, mereka yang menentang dan secara lantang melawan rezim Erdogan dan kekuasaan AKP-MHP. Sayangnya, pengguna media sosial di Turki tidak mengetahui cara terlibat dalam perdebatan yang beradab dengan orang-orang yang berbeda pandangan dengan mereka, atau sekedar mengabaikan pernyataan dan diskursus yang tidak sesuai dengan mereka.

Tentu saja, di negara lain di seluruh dunia juga terjadi pelaporan terhadap perbedaan pandangan dan sikap. Terutama didorong oleh mekanisme Facebook dan Twitter yang berfungsi sebagai “pusat kendali”, yang dibanjiri dengan miliaran laporan dari seluruh dunia yang melaporkan postingan yang tidak mereka sukai untuk dihapus. Meski begitu, Saya ragu ada kepala negara yang menganggap laporan media sosial ini secara serius dan memulai prosedur hukum sebagai sebuah keharusan, kecuali Turki.

Ya, di Turki, Biro Komunikasi Presiden, yang mewakili Presiden Erdogan, secara langsung meneruskan “laporan-laporan” ini kepada jaksa dan kepolisian. Otoritas kepolisian dan kejaksaan kemudian secara serius dan cermat menyelidiki postingan media sosial tersebut, mengidentifikasi pemiliknya, dan kemudian mengajukan gugatan terhadap mereka dengan berbagai tuduhan seperti “menghina presiden”, “menghina Turki”, “menghina negara”, atau “menghasut rakyat untuk memberontak”. yang semuanya jelas melanggar kebebasan berekspresi dan kebebasan berpikir. Dan banyak (termasuk penulis artikel) dijatuhi hukuman penjara bertahun-tahun karenanya.

Perlu diingat kembali bahwa Turki telah diperintah oleh seorang diktator dan rezim politik Islam — ultra-nasionalis selama 20 tahun.

Selain melalui saluran milik Erdogan, terdapat pula petugas kepolisian yang “berpatroli” di media sosial Turki. Ya, ini mungkin terdengar agak aneh. Namun, tindakan ini bahkan telah dilegalisasi oleh kepolisian Turki dengan nama “patroli polisi virtual”. Dengan kata lain, ada petugas polisi yang memiliki tugas untuk mengawasi media sosial, dan petugas polisi ini “mengawasi” Twitter dan Facebook untuk mengidentifikasi postingan media sosial yang mengkritik Presiden Erdogan atau pemerintahan dan lembaga negara, dan kemudian meluncurkan investigasi terhadap pengunggahnya.

Di sisi lain, Erdoğan dan pemerintahannya, untuk mempermudah semua tindakan ini dan menjadikannya legal, baru-baru ini telah mengesahkan sebuah undang-undang yang disebut “Undang-Undang Sensor”. Undang-undang ini, secara resmi disebut sebagai “Undang-Undang Melawan Polusi Informasi”, yang memberikan pemerintah, hakim, jaksa, dan polisi hak untuk meminta informasi pengguna (metadata seperti alamat IP) dari platform penyedia media sosial manapun (misalnya Facebook dan Twitter), bahkan terhadap akun anonim. Jika platform media sosial menolak permintaan dari otoritas Turki atas alamat IP dan informasi personal lainnya, mereka akan membatasi atau menutup akses media sosial tersebut dan memberikan denda material seperti pelarangan iklan. Yang terbaru, sebagai respon atas masifnya protes di Twitter terhadap gempa bumi besar di Turki tenggara dan Suriah utara, yang mengakibatkan 350.000 korban tewas menurut perhitungan tidak resmi dan mengakibatkan 3,5 juta orang kehilangan tempat tinggal, pemerintahan Erdogan memutuskan untuk memblokir akses terhadap twitter di Turki yang mengakibatkan platform media sosial tersebut hanya bisa diakses melalui VPN selama beberapa jam.

Juga sangat mudah untuk “melaporkan” postingan media sosial yang tidak menyenangkan kepada polisi yang tengah melakukan “patroli virtual”. Akun-akun pendukung pemerintah atau nasionaliketika s yang tidak menyukai sebuah tweet misalnya, mereka cukup membalasnya dengan me-mention akun Polisi Nasional Turki.

Tentu, seperti yang sudah kusebutkan sebelumnya, jumlah dari laporan ini bisa mencapai ratusan bahkan ribuan tiap harinya, terutama selama Pemilu, krisis ekonomi, krisis politik, dan penegak hukum tidak memiliki kapasitas untuk mengatasi semua laporan ini secara bersamaan. Namun, Model Penjara Panoptikon seperti yang telah kujelaskan di awal artikel ini, memainkan peran penting saat ini. Para kritikus pemerintah di media sosial terpaksa untuk hidup dalam ketakutan karena setiap tweet atau postingan Facebook mereka dapat dilaporkan ke polisi atau kejaksaan atau bahkan Presiden Erdogan kapan saja. (Perlu dicatat juga bahwa undang-undang penyensoran yang diterbitkan oleh Erdogan akan memperberat hukuman penjara bagi pengguna media sosial yang tertangkap menggunakan akun palsu atau samaran. Dengan kata lain bahkan akun anonim pun tidak bisa lolos dari radar menara pemantau Panoptikon). Dan suatu saat mereka mendapatkan kenyataan pahit bahwa polisi datang mengetuk pintu mereka di pagi hari dan membawa mereka ke kantor polisi atau pengadilan untuk mengadilinya.

Ya, kalian akan dapat memahaminya dengan mudah, Turki merupakan Penjara Panoptikon bagi 80 juta orang, tempat bagi orang-orang paranoid yang tidak toleran mengawasi di menara dan para pembangkang dipenjara dalam sel transparan.

Berharap untuk kebebasan.

Seluruh hasil publikasi didanai sepenuhnya oleh donasi. Jika kalian menyukai karya-karya kami, kalian dapat berkontribusi dengan berdonasi. Temukan petunjuk tentang cara melakukannya di halaman Dukung C4SS: https://c4ss.org/dukung-c4ss.

The Center for a Stateless Society (www.c4ss.org) is a media center working to build awareness of the market anarchist alternative

Source: https://c4ss.org/content/60072